Misbakhun Mengapresiasi Pemerintah, untuk Prioritaskan Program Pro Rakyat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

AKURAT.CO, Misbakhun mengatakan,Kebijakan pemerintah   yang sedang mengikuti tren  pertumbuhan yang sedang naik. karena saat ini pemerintah  sangat mengantisipasi  berita yang serba tidak menentu.meski perkiraan  hanya tumbuh sekitar 5,3 persen,pada target pertumbuhan ekonomi  tahun 2019 yang akan datang. namun jumlah volume nya cukup besar, sehingga dia mengapresiasi  program pemerintah lebih prioritas untuk kepentingan rakyat indonesia.

" Pertumbuhannya cuma 5,3% tetapi volumenya sangat berat, yakni Rp 2.439,7 triliun, ini jumlah volume yang sangat besar, yang artinya pemerintah tidak ada yang dikurangi, dana desa naik, buat belanja transfer daerah naik, target perpajakan naik dan sebagainya  artinya, pemerintah memiliki ruang fiskal yang sangat besar," ujarnya di Jakarta (17/8).

Anggota komisi XI ini juga menegaskan  bahwa, program pemerintah yang pro rakyat  menjadi  sebuah hadiah tersendiri dari kepemerintahan Joko Widodo-JK di Hut RI ke 73 tahun ini. meski pemerintah memang terlihat sangat konservatif, tetapi di dalamnya penuh dengan program-program berisi pendorong untuk  pembangunan yang berkesinambungan. Mulai dari Program Keluarga Harapan hingga Jaminan Kesehatan Nasional.

Sementara terkait Bansos yang telah berjalan  semua ini di lakukan untuk mengatasi kesenjangan, sekitar 40%  masyarakat kalangan bawah yang mendapatkan Fasilitas ini,jika tahun lalu 10% dari PDB dan sekarang 15%. atau sebanyak RP 2.439,7 triliun. jika di dilah dari sudut pertumbuhan nya memang Pertumbuhan GDP-nya. yang artinya pemerintah melakukan belanja-belanja untuk embantali masyarakat lapisan baawah, dalam perkataan nya.

sumber:akurat.co

Read More

Menurut Muhammad Misbakhun; Program PKH Jokowi Putuskan Rantai Kemiskinan

 

Program PKH merupakan  pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga peneriama manfaat  (KPM)  yang telah di tetapkan sebagai  keluarga penerima manfaat  PKH. yang telah diupayakan untuk di realisasikan oleh kepemerintahan joko widodo  yang sebagian  kebijakan nya berpihak pada ekonomi rakyat. 

mukhamad Misbakhun menyakini, PKH  mampu dan bisa menuntaskan masalah kemiskinan  yang memang sebagian masyarakat indonesia  alami. "yang berhak menerima PKH ini di perkirakan sebanyak 10,5 juta orang dan di mana anggota keluarga yang sedang menjalankan pendidikan  baik tingkat SD,SMP,SMA , yang bertujuan  agar mereka, keluarga miskin ini, bisa mendapatkan akses pendidikan yang berkesinambungan," paparnya.

Misbakhun percaya bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam memecahkan masalah tingginya kemiskinan di Indonesia saat ini. Pasalnya, dengan memiliki akses pendidikan, mereka --masyarakat yang masih terjerat dalam rantai kemiskinan, akan dapat menjawab persoalan tersebut.

 PKH  dipercaya akan mampu mematahkan anggapan bahwa orang miskin melahirkan kemiskinan. Pasalnya, kesulitan mereka dalam mengakses pendidikan bisa diatasi dengan bantuan subsidi tunai tersebut. 

"Orang miskin seperti mereka bisa berubah jalur kehidupan yang miskin dengan pendidikan. Bakat-bakat mereka bisa diasah, bisa ditampilkan keluar, karena apa? Begitu mereka punya pendidikan yang bagus, maka rantai kemiskinan itu bisa dipotong," kata dia.[]

sumber:akurat.co

Read More

Misbakhun; Pidato Ketua MPR Mengandung Materi Politik

 Dalam Rapat Paripurna  di Nusantara  II  yang di selenggarakan pada tanggal  17 Juli  2018  bulan kemarin, Mukhammad Misbakhun  memberikan Komentar  mengenai  laporan Mentri Keuangan  Sri mulyani, dalam Rapat Membahas Tenatang tanggapan pemerintah pemerintah  mengenerhadap pandangan Fraksi-fraksi atas keterangan Pemerintah mengenai poko-poko rancangan Undang -undang tentang pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2017.

 Mukhamad Misbakhun mengatakan "Saya menyatakan Pidato Ketua MPR tidak etis di ucapkan dalam sidang Paripurna Tahunan MPR RI yang merupakan event kenegaraan, memperingati proklamasi kemerdekaan," kamis (16/8).

menurut misbakhun  pidato ketua MPR RI Zulkifli Hasan pada sidang tanhunan MPR tahun 2018 sarat bermuatan materi kampanye. pidato yang di sampaikan  di hadapan Presiden Joko widodo dan wakil Presiden Jusuf Kala  beserta para mentri maupun Tamu undangan lainnya sarat dengan terminalogi kampanye yang di gunakan untuk mengkritik pemerintah. 

Misbakhun juga menghimbau zulkifli  untuk berkampanye  pada tepat yang tepat ,bukan pada saat memberikan pidato kenegaraan.

"silahkan berkampanye . akan tetapi ,jangan memanfaatkan momentum acara kenegaraan. apalagi ,saat ini beum waktunya kampanye,'' ujar nya.

sumber:akurat.co

Read More