| Google.com |
Setelah Kasus Dugaan penelantaran pasien atas nama Nursiti Simbolon di Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi DKI yaitu RSUD Cengkareng Jakarta Barat mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
"Saya kira itu (Dinkes) cek kembali pengurus RS-nya lebih
sensitif terhadap hal-hal seperti ini," kata Beatari saat ditemui di
Kawasan Sunter Jakarta Utara Kamis (14/3/2019).
Simbolon Nursiti Simbolon bermula saat sedang dilarikan RSUD
Cengkareng pada Rabu (13/3/2019). Pasien merasa di telantarkan oleh pihak RS dengan
alasan kamar perawatan sedang tidak ada yang lowong. Imbasnya pasien dibiarkan
menunggu hingga 11 jam.
Sementara dokter lokal setelah memperbaharui situasi pasien
sudah disetujui agar disetujui segera diterjemahkan.
"Wah enggak boleh itu. Seharusnya rumah sakit itu
kalaupun dia tidak punya (kamar kosong), maka dia harus bisa membahas rumah
sakit lain untuk segera difasilitasi," tegas Bestari.
Anggota komisi D DPRD DKI ini mengatakan bahwa pihak rumah
sakit memerlukan Rumah Sakit milik Pemerintah dan tidak boleh mengizinkan
praktik tebang pilih.
"Pelayanan itu enggak boleh tebang pilih, mana yang
paling minta ya itu didahulukan," ucapnya.
Atas apa ayang menimpa Nursiti Simbolon ini selain meminta
Dinkes DKI Jakarta untuk menegur bawahannya Bestari juga berjanji akan mencari tahu itu
langsung ke pihak RSUD Cengkareng .






0 komentar:
Posting Komentar